Jabarexpose.com._JAKARTA โ Sekber Wartawan Indonesia (SWI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas pencabutan kartu identitas liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. Insiden ini terjadi setelah Diana mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 27 September 2025.
“Kami SWI merasa prihatin atas hal yang dialami oleh wartawan CNN Indonesia itu,” ujar Plt. Ketua Umum sekaligus Sekjen SWI, Herry Budiman, dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi melalui WhatsApp, Minggu sore (28/9/2025).
Menurut Herry, pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada publik, terlebih ketika menyangkut program-program pemerintah yang sedang menjadi sorotan masyarakat.
โDalam tugas jurnalistik profesional, wartawan harus melakukan konfirmasi dan menguji informasi, serta memastikan prinsip โcover both sidesโ agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan valid,โ tandas Herry.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri tengah menjadi sorotan publik menyusul laporan kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah. Banyak media telah memberitakan insiden ini secara luas, sehingga pertanyaan dari jurnalis kepada Presiden dianggap wajar dalam konteks peliputan.
Sikap Resmi SWI
Menanggapi pencabutan ID liputan Istana terhadap Diana Valencia, SWI menyampaikan tiga poin sikap sebagai berikut:
- Mengecam pencabutan ID sebagai bentuk pembungkaman terhadap kemerdekaan pers.
“Tindakan tersebut dapat menciptakan preseden buruk terhadap kebebasan pers di Indonesia,” tegas Herry. - Menilai bahwa tindakan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden dapat mereduksi peran wartawan Istana hanya sebagai penyampai pesan, bukan sebagai pengawas dan pengkritik kebijakan publik.
- Mengajak seluruh pihak, khususnya pemerintah, untuk tetap menjadikan pers sebagai mitra strategis dalam membangun demokrasi dan transparansi.
โSemua pihak harus memposisikan pers sebagai mitra, kontrol sosial, pengawas pemerintah, dan penyampai informasi yang akurat kepada masyarakat,โ tambahnya.
Latar Belakang Kejadian
Sebelumnya, berdasarkan berbagai laporan media, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas liputan milik Diana karena pertanyaannya dianggap “di luar konteks”. Pertanyaan tersebut diajukan saat Presiden Prabowo tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma usai melakukan lawatan luar negeri selama tujuh hari.
Biro Pers Istana menilai pertanyaan yang diajukan Diana tidak sesuai dengan situasi dan momen penyambutan Presiden, dan memutuskan untuk mencabut hak peliputan Diana di lingkungan Istana.
Sebagaimana diketahui, tanpa kartu liputan resmi, jurnalis tidak diperkenankan untuk masuk dan melakukan peliputan di kawasan Istana Kepresidenan.
SWI mengimbau agar tindakan semacam ini tidak terulang kembali di masa mendatang demi menjaga iklim kebebasan pers yang sehat dan bertanggung jawab di Indonesia.
Reporter : Red