Bantuan Hibah Sebesar 200 JT Diduga Berpotensi Di monopoli Kegiatan Tidak Diharuskan Ada Papan Proyek

Bantuan Hibah Sebesar 200 JT Diduga Berpotensi Di monopoli Kegiatan Tidak Diharuskan Ada Papan Proyek

Jabarexpose.com._Karawang.- Madrasah ibtidaiyah MA lll TA 2023, saat ini sebagai penerima bantuan keuangan dana hibah dari Aspirasi Gubernur Jabar, nilainya Rp.200 juta,digunakan untuk Rehabilitasi 2 ruang kelas yang dilaksanakan swakelola.

Kata kepsek MI, anggaran bebas digunakan sekalipun tidak mengacu dalam pengajuan awal di proposal, bantuan untuk dua ruang kelas di alokasikan 4 ruang kelas begitupun dengan material bekas juga masih dapat dipakai. Imbuhnya

Lanjut Kepsek (Nn) kepada awak media ini “Pembangunan renovasi gedung Madrasah Ibtidaiyah tidak perlu pasang papan nama proyek karena dana hibah. Jelas kepsek.

Selanjutnya Nn Kepsek MI Matlaul Anwar III, mengaku, bantuan diperoleh lewat proposal yang diajukan sendiri, langsung kepada (SG) seorang Artis film, dan dilaksanakan sendiri sekalipun tidak pegang RAB dan DED(Detail Engineering Design)/Gambar, yang penting asal dikerjakan. Ungkapnya

Pelaksana kegiatan rehab gedung MI.MA.lll dilaksanakan sendiri, Kepala sekolah tidak membentuk P2S ( Panitia Pembangunan Sekolah).

Menurut Drs.Akhmad Yusup ketua DPD SWI Karawang, lazimnya panitia pembangunan sekolah (P2S) dibentuk oleh sekolah, agar masyarakat/ wali murid dilibatkan sebagai P2S, agar jangan memicu opini publik pihak Kepala sekolah memonopoli uang negara.

Diduga uang negara yang dikucurkan lewat dana hibah APBD provinsi Jawa Barat, untuk pembagunan Madrasah Ibtidaiyah Matla’ul Anwar lll ada kebocoran rentan beraroma KKN komitmen fee, gratifikasi, yang dapat menghambat sasaran dan pencapaian.

Bantuan keuangan dari dana hibah Kepsek mengajukan, mencairkan menerima uang, membelanjakan barang dan jasa, termasuk menguasai dana bantuan.

Diduga Nama para pihak dalam proposal sekretaris bendahara, tidak difungsikan dan jadi pelengkap.Ungkap Yusup.25/10 2023.

Ironisnya masyarakat dan wali murid tidak dilibatkan dalam pembangunan, lazimnya sekolah saat melakukan pembangunan dan pengembangan sekolah bersumber APBN/- APBD sekolah membentuk P2S dahulu.kata Yusup.

Kepsek sebagai penerima juga pengguna anggaran, Teknis, belanja barang dan jasa, upah kerja laporan keuangan terkesan uang negara seperti milik pribadi.

Dana hibah itu adalah uang negara, Aspirasi Gubernur bukan uang pribadi, tapi “Lain- lain pendapatan daerah yang syah, merupakan seluruh pendapatan daerah selain daripada pendapatan asli daerah. Diduga Ada aturan dan UU yang berpotensi dilemahkan kepsek ungkap Yusup.

Papan nama proyek di lokasi kegiatan tidak dipasang, (UU KIP Nomor 14 tahun 2008) tidak ada kontrol yang baik dari masyarakat

Perpres nomor 54 th 2010 dan Perpres No 70 TH. 2013 ” Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2014. UU Nomor 1 th 2004.Tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22. Bahwa pengelolaan, pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara.

Ternyata Letak madrasah ibtidaiyah MA lll bukankah di wilayah desa Telagajaya, tetapi domisili hukum wilayah desa Telukbuyung. Diduga ada kesengajaan memalsukan data dan dokumen.

Untuk mengantisipasi tidak menimbulkan berbagai persepsi, hoax, ujaran kebencian tidak menduga duga dan fitnah, pihak yang memiliki otoritas, Inspektorat APH evaluasi datang ke lokasi, yang kemudian melakukan Tupoksinya.Tutup Yusup. 25 Oktober 2023.

Reporter : Red