Pembangunan Kantor Desa Bojongsari Menjadi Sorotan publik Tidak Transparan BPK RI Dan APH Di minta Lakukan Sidak

Pembangunan Kantor Desa Bojongsari Menjadi Sorotan publik Tidak Transparan BPK RI Dan APH Di minta Lakukan Sidak

Jabarexpose.com._Bekasi.- Pelaksanaan pekerjaan Kantor Desa Bojongsari Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi menjadi sorotan publik.

Pelaksanaan Pembangunan yang dikerjakan dari tahun 2021 sampai saat ini 13/5-2022,tidak diketahui asal Anggaran, Nilai Anggaran Volume Pekerjaan Kategori Pekerjaan swakelola atau kontraktual Dan jangka waktu pekerjaannya. Terang Sr.

Dari sejak awal dibangunnya Kantor Desa Bojongsari Kedungwaringin Pada Bulan Desember Tahun 2021 menurut yang bertugas di Desa tersebut tidak dilengkapi atau dipasang Papan Projek.
Kalau ditanya mengenai anggaran saya tidak tahu,pak kades yang punya wewenang menjelaskan.
Adapun yang bekerja di lapangan hanyalah penyelenggara dalam pembangunan kantor Desa. Kata petugas Desa saat dikonfirmasi awak(13/05) media ini.

Dalam satu waktu dilain tempat ” Menurut warga Bojongsari Berinisial Sr, kalau pelaksanaan kegiatan pembangunan Kantor Desa Bojongsari menggunakan uang Negara,bukan uang Abahna lazimnya dilengkapi papan proyek.

Akan tetapi pekerjaan kantor Desa Bojongsari yang tidak dilengkapi papan projek sehingga tidak diketahui jelas Anggaran dari APBN APBD l atau ll dst, terkesan seperti Sembunyi sembunyi dan dirahasiakan Tidak transparan.

Patut Diduga Kades Bojongsari Mengabaikan dan tidak Mematuhi UU KIP No 14 Tahun 2008 ” Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka. adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kades Bojongsari Kedungwaringin berpotensi tidak mematuhi dan mengabaikan Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, Bab ll Tata nilai pengadaan bagian pertama, prinsip pengadaan pasal 5 ” Pengadaan Barang/Jasa merupakan prinsif efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif dan akuntabel.

Warga mengatakan dihadapan awak media ini ” Patut dan layak dilakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) oleh Aparat Penegak Interen Pemerintah dan pihak otoritas BPK RI serta Aparat Penegak Hukum, untuk mengantisipasi adanya tindakan melawan hukum KKN yang mengakibatkan merugikan Keuangan Negara. (13/06) Jelas Sr.

Patut Diduga pembangunan kantor Desa Bojongsari berpotensi adanya permainan kotor yang dilakukan pihak pengguna anggaran secara berjamaah. (13/05) ujar Sr.

Secara faktual di lokasi pembangunan Kantor Desa Bojongsari dari Tahun 2021 hingga pertanggal 13/5-2022 Tidak dipasang atau dilengkapi papan projek, sehingga tidak diketahui oleh publik anggaran dari dan berasal dari mana dana untuk pembangunan kantor Desa Bojongsari.

Sampai saat ini Belum diketahui Anggaran yang digunakan untuk Pembangunan Kantor Desa Bojongsari, di lokasi pembangunan tidak terbaca dan tidak diketahui besar anggaran, asal anggaran, volume pekerjaan Dst.
Transparansi dan keterbukaan informasi publik harus dilaksanakan oleh pejabat publik sesuai undang-undang.

Apakah pembangunan kantor Desa Bojongsari dibiayai oleh Negara, perusahaan,perorangan atau individu dari uang Abahna Kades tidak diketahui jelas oleh masyarakat.(13/05) Ungkap SR.

Reporter : Ysp